SOAL QUIS PKN SEMESTER 3 STAN DAN STIS

1.      Ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat tempat tinggal kita. Artinya, menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak bias dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Namun, untuk membela Negara, tidak harus dalam wujud perang. Bagaimana cara lain yang dapat diwujudkan oleh warga Negara dalam upaya bela Negara?

Jawab:

Cara lain yang dapat diwujudkan oleh warga Negara dalam upaya bela Negara adalah pertama dengan mengikuti pendidikan warga negara. Mengikuti pendidikan warga negara akan membuat kita dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah kewarganegaraan, mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara, dan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesame. Yang kedua mengabdi sesuai profesinya. Contohnya adalah bagi seorang mahasiswa, Ia harus belajar bersunggguh-sungguh karena ia merupakan calon penerus bangsa. Yang ketiga yaitu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan positif di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya seperti mengikuti kegiatan gotong royong membangun rumah warga yang roboh karena diterjang angina, dll. Banyak cara untuk mewujudkan bela negara tanpa adanya suatu perang. Hidup dalam kedamaian justru lebih mendatangkan kesejahteraan.

2.      Politik nasional merupakan asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari Negara tentang pembinaan(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional). Sedangkan, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Apa yang harus dilakukan agar politik dan strategi nasioanl berhasil bagi Negara Indonesia?

Jwab:

Keberhasilan politik dan strategi pembangunan Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga Negara teutama para penyalemggara Negara memiliki moraliyas, semangat,serta sikap mental.

Dengan demikian ketahannan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela Negara serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang maha esa serta kemanusian yang adil dan beradab

3.      Jelaskan tujuan dari diadakannya otonomi daerah dari segi politik, pemerintah, social, dan budaya, serta ekonomi.

Jawab:

-          Politik

Otonom daerah sangat memungkinkan bagi daerah untuk melakukan pengembangan demokrasi baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pembentukan organisasi masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui, pemerintah daerah berhak melakukan pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) sesuai dengan kebutuhan daerahnya tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

-          Pemerintah

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam keadilan bagi masyakaratnya. Pemerataan keadilan yang diwujudkan dalam kebijakan daerah diperuntukkan bagi masyarakat daerah demi terwujudnya keadilan dan stabilitas daerah. Pemerataan keadilan yang dilakukan melalui otonomi daerah bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan sosial yang menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat.

Pemerataan wilayah merupakan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui pemerataan wilayah, pemeritah daerah dapat melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daeranya. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pemekaran wilayah demi memajukan daerahnya masing-masing. Pemerataan wilayah dilakukan oleh pemeritah pusat melalui otonomi daerah dengan tujuan pengembangan wilayah demi terwujudnya pemerataan wilayah secara nasional yang mantap.

Berjalannya otonomi daerah memungkinan adanya komunikasi yang intens diantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Komunikasi yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan pusat merupakan jembatan untuk berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam daerah tertentu.

-          Social dan budaya

Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing merupakan suatu kesempatan untuk memunculkan karakteristik daerahnya masing-masing. Karakteristik suatu daerah seringkali terlihat dari keberadaan sektor-sektor perekonomian yang ada.

Bisa saja satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai karakteristik yang sama. Namun demi memunculkan kekhasan daerahnya, pemerintah dan masyarakat setempat menggunakan kreativitas mereka untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tumbuhnya karakteristik daerah sebagai efek dari otonomi daerah merupakan salah satu penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk dan multikultur.

-          Ekonomi

Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemeritah daerah setempat untuk memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing. Pemaksimalan potensi daerah dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan pada sektor tertentu yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, daerah tersebut akan dikenal oleh masyarakat luas tentang kekhasannya. Hal seperti inilah yang akan mendorong pemerintah setempat beserta masyarakat untuk meningkatkan produk-produk unggulannya agar dapat bersaing dengan daerah lain.

4.      Syarat untuk mencapai tujuan dari diadakannya otonomi daerah

Pertama,  pemilukada yang bersih.  Proses dan sumber kelahiran kepala daerah sangat menentukan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Kedua, komitmen pemimpin. Orientasi, sikap dan kebijakan para elite penentu kebijakan di daerah, khususnya eksekutif dan legislatif, sangat menentukan derajat keberpihakan pada agenda pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, birokrasi yang profesional. Untuk menjadikan pemerintahan bisa berjalan baik, maka birokrasinya harus sehat, karena ia merupakan mesin utama untuk berjalannya roda pemerintahan dan  pelayanan masyarakat. Untuk mendapatkan kondisi dan posisi birokrasi seperti itu, maka tata hubungan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi harus jelas dalam artian kenetralan dan profesionalisme birokrasi harus dijamin oleh aturan perundangan. Pejabat politik tidak boleh seenaknya mengatur dan atau mengintervensi birokrasi.

Keempat, agenda pembangunan yang berdasarkan kebutuhan rakyat. Ada dua syarat utama untuk dinamisnya ekonomi di tingkat lokal yang bisa berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Yakni (1) tersedianya infrastruktur yang memadai untuk memastikan mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, budaya dan ekonominya, termasuk terkait dengan pemasaran produk-produk mereka; dan (2) adanya pelayanan publik yang memadai sesuai dengan potensi dan kebutuhan rakyat local

Kelima, supervisi-terpandu dari pemerintah pusat. Agenda pembangunan daerah, di era otda ini, memang dirancang oleh daerah sendiri berdasarkan kebutuhannya. Tetapi bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan dalam proses-proses itu.

Keenam, pengawasan yang efektif. Agar daerah bisa menjalankan agenda pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Pengawasan dimaksud bukan saja dilakukan oleh lembaga-lembaga politik (seperti DPRD, DPR dan atau DPD), atau bersifat administratif seperti dari BPK, BPKP, lembaga pengawasan internal Pemda; melainkan juga perlunya dikembangkan pengawasan berbasis masyarakat dan pers.

5.      Menurut saya Cara yang harus pemerintah dan masyarakat lakukan dalam menyikapi masalah perbatasan yang seringkali dihadapi Indonesia pertama, dibutuhkan partisipasi pemuda dalam membantu mengatasi konflik perbatasan. Jika mengetahui terjadinya kegiatan yang menjadi ancaman bagi negara, dapat menyalurkan ke media setempat, sehinga berita menyebar dengan cepat dan luas, atau dapat melapor kepada dinas – dinas terkait atau pemerintah kota melalui oraganisasi – organisasi yang ada di daerah. Sebagai pemuda yang sadar hukum, kita harus tahu batas antar negara paling tidak hukumnya, jangan melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara kita sendiri dan menguntungkan negara orang lain. Dukung pemerintah menyelesaikan masalah dengan melalui jalur perundingan, merupakan pilihan bijaksana. Karena pilihan yang kita tempuh adalah jalur perundingan, maka
yang kedua Pemerintah harus berhati – hati dalam mengambil tindakan, yang tidak mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Selain itu dibutuhkan upaya yang nyata, seperti menempatkan prajurit TNI di pulau – pulau terluar untuk mengawasi perbatasan terluar guna menghindari isu-isu perbatasan, yang ketiga, pemerintah harus  segera menuntaskan penamaan seluruh pulau kecil dan penempatan simbol – simbol kepemilikan dan kedaulatan (bangunan atau tanda – tanda tertentu) di pulau – pulau terluar, menuntaskan batas wilayah dengan koordinasi dan bekerjasama dengan semangat tetap menjaga hubungan bilateral. Perundingan perbatasan bisa dipercepat dengan niat dan tujuan yang baik. Terus dorong negara – negara yang mengalami konflik perbatsan dengan kita untuk segera sama – sama menyelesaikan batas wilayahh yang sering memicu benturan agar persahabatn semakin berkembang.

6.      Pemerintah beberapa waktu lalu menangkap kapal di perairan Batam yang membawa 13 anak buah kapal dan 1 ton hasil tangkapan terdiri dari berbagai jenis ikan. Bagaimana menurut and acara yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah ini.

Pertama, untuk kapal akan ditangani sesuai kebijakan yang berlaku yaitu dibakar dan ditenggelamkan. Karena merupakan cara yang paling cepat dan efektif.

Lalu untuk anak buah kapal, akan diproses lebih lanjut melalui persidangan. Apakah mendapat sanksi atau bagaimana.

Lalu selanjutnya untuk ikan yang tlah tertangkap dapat diberikan ke nelayan setempat.

Menurut saya acara di atas sudah tepat, kapal-kapal illegal akan merasa terancam apabila beroprasi melihat sanksi yang diambil pemerintah Indonesia sangatlah tegas.

7.      Demo dengan memblokade jalan dan membuat kemacetan bukanlah merupakan bentuk demokrasi, karena demonstrasi yang benar sudah ada di dalam ketentuan peundangan.

Beberapa hal yang di atur tersebut antara lain.
a. TEMPAT PELAKSANAAN DEMONSTRASI
     Hal yang tidak boleh atau tidak diijinkan untuk tempat demonstrasi adalah di dekat Istana Kepresidenan, tempat ibadah, Rumah Sakit, Instalasi militer, pelabuhan udara dan laut. Stasiun kereta api dan obyek-obyek vital lainnya.
Adapun dasar hukumnya yaitu Undang Undang Tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1998.
b. WAKTU PELAKSANAAN DEMONSTRASI
Mengenai waktu pelaksanaan demonstrasi sudah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Peleyanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Disebutkan bahwa waktu pelaksanaa demonstrasi tidak boleh dilakukan pada hal-hal berikut : Hari Besar Nasional, Hari  besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.
Mengenai jam pelaksanaan hanya diperbolehkan dan diijinkan pada jam : Untuk tempat terbuka dari jam 06.00 sampai 18.00; Untuk tempat tertutup dari jam 06.00 sampai 22.00.
c. PENGURUSAN PERIJINAN SEBELUM BERDEMONSTRASI
Sebelum melakukan demonstrasi pihak penyelenggara, panitia, pengurus, pemimpin atau penanggung jawab wajib melaporkan rencananya terlebih dahulu ke pihak Kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelumnya.
Sementara untuk tempat pelaksanaan dan pelaporan disesuaikan dengan wilayah administrasi tertentu,

• Untuk pelaksanaan demonstrasi di wilayah Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten, wajib memberitahu Polsek.
• Untuk wilayah Kabupaten atau lebih dalam satu Propinsi, wajib memberitahukan kepada kantor Polres.
• Untuk tingkat yang lebih tinggi yaitu Propinsi dan Nasional maka harus memberitahu pihak Mabes Polri.

Isi surat pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi kepada pihak Keamanan dalam hal ini adalah Kepolisian, rinciannya adalah sbb :
~ Maksud dan tujuan
~ Tempat,  lokasi dan rute
~ Waktu dan lama
~ Bentuk
~ Penanggung jawab
~ Nama Organisasi, Kelompok atau perorangan
~ Alat peraga
~ Jumlah peserta, seorang penanggung jawab untuk dibawah 100 peserta. Sementara peserta lebih dari 1000 orang, harus ada satu orang atau 5 orang penanggung jawab.

Melihat hal yang telah diatur di atas, apabila demo dengan memblokade jalan dan membuat macet, hal tersebut tidak termasuk demokrasi.

8.      Mengkritik kebijakan pemerintah yang negative adalah bentuk dari demokrasi. Karena rakyat berusaha menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Kebijakan pemerintah kan memang seharusnya dari kepentingan rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Namun dengan catatan, penyampaian kritik dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu(contohnya seperti permasalahan di nomer 7)

9.      Sikap saya selaku mahasiswa Indonesia dalam menanggapi permasalahan klaim budaya Indonesia oleh negara lain adalah dengan berusaha menjaga serta melestarikan kebudayaan Indonesia sendiri. Mirisnya permasalahan ini yang sbenarnya menakutkan, yaitu pemuda Indonesia mulai meninggalkan kebudayaan Indonesia sendiri, dna justru sibuk dengan urusan-urusan modern. Warisan-warisan luhur negara ini mulai terabaikan, pewaris-pewaris budaya mulai meredup satu persatu. Setelah kebudayaan dicuri orang barulah sadar bahwa itu kebudayaan kita. Oelh karenanya sebagai mahasiswa harus mampu menjaga dn melestarikan kebudayaan Indonesia slah satunya memanfaatkan social media. Dengan mendukung kebudayaan Indonesia seperti mengajak masayrakat lain untuk melestarikan budaya Indonesia, akan membuat masyarakt lain mempunyai kesadaran memiliki budaya ini. Dan budaya Indonesia mampu tetap lestari.

10.  Beberapa contoh kasus yang mengancam keutuhan Negara Indonesia baik yang berasa dari dalam maupun dari luar

Contoh ancaman fisik dari dalam:
a.    Teror bom Solo
b.    Penyerangan antar suku di Papua
c.    Tawuran antar warga di Makassar
d.    Penjarahan toko milik etnis Tionghoa oleh warga pribumi
e.     Kerusuhan massa di Jakarta
f.     Perusakan kantor walikota oleh warga yang marah
g.    Kekejaman aparat keamanan terhadap mahasiswa saat demonstrasi tahun 1998
h.    Perusakan dan vandalisme terhadap fasilitas umum

Contoh ancaman fisik dari luar
a.   Penyerangan tentara Amerika ke Irak
b.   Serangan rudal Israel ke Palestina
c.   Penembakan kapal patroli Indonesia oleh Malaysia
d.   Agresi militer Belanda di Indonesia
e.    Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia

          Contoh ancaman ideologi dari luar
a.    Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet
b.    Masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri
c.    Adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri
d.    Maraknya media propaganda asing
e.     Adu domba yang dilakukan pihak asing
f.   Pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain, seperti larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa

 Contoh ancaman ideologi dari dalam
a.    Munculnya paham-paham radikal dan ekstrimis dari dalam negeri
b.    Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia
c.  Provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA
d.    Adanya stereotipe tertentu yang terbentuk dalam suatu masyarakat dalam menilai masyarakat lainnya
e.    Sikap apatis terhadap pemerintah
f.     Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu Negara
g.    Permainan kotor para politisi dan pejabat Negara
h.    Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri
i.     Pemberontkan dan gerakan separatis:
• APRA di Jawa Barat pada permulaan tahun 1950.
• Andi Aziz di Sulawesi Selatan pada permulaan tahun 1950.
• RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku pada tahun 1950-an.
• PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1958 permulaan tahun 1960-an.
• OPM (Gerakan Papua Merdeka )di Irian Jaya (Papua) pada tahun 1960
•     Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dengan Gerakan G30 S PKI yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.
• DI-TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)
  di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh pada tahun 1947 s/d tahun 1962 yang pengikut-pengikutnya masih berkeliaran sampai sekarang.

11.  Sikon NKRI dengan 3 pola kondisi Tannas

HTAG  < K 4              +   ( KA  BAIK )

HTAG   >  K 4            -    ( KA KURANG BAIK )

HTAG  =   K 4            ?   ( TIDAK MENENTU )

12.  Kita ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat harus mempunyai 3 Tannas

1. Ketahanan militer

2. Ketahanan ekonomi

3. Ketahanan jiwa (percaya diri).

13.  Untuk dapat menjadi Tannas yang sukses harus mempunyai 4 landasan :

a.       Asas Kesejahteraan & Keamanan

Kesejahteraan & keamanan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam system kehidupan nasional. Kesejahteraan & keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tingkat kesejahteraan & keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur tannas.

b.      Asas Komprehensif integral

sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa / Astragatra dalam bentuk perwujudan persatuan & perpaduan yang seimbang, serasi & selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh, menyeluruh & terpadu.

c.       Asas Mawas ke dalam dan Mawas ke Luar :

                                                              i.      Mawas ke Dalam, bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat & kondisi kehidupan nasional, berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional

                                                            ii.      Mawas ke Luar, bertujuan untuk mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri, yang merupakan interaksi & pengaruh dunia internasional.

d.      Asas kekeluargaan

Asas kekluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa & bernegara, yang harus dikembangkan menjadi kemitraan.

14.  Hubungan pembinaan antar Geopolitik, geostrategi dan pembangunan nasional saat ini

15.  4 sifat dan tingkatan tannas yang harus ada:

a.       Mandiri

Tannas percaya pada kemampuan & kekuatan sendiri serta pada keuletan & ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa

b.      Dinamis

Tannas tidaklah tetap, tetapi dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya, dan perubahannya. Karena itu upaya peningkatan Tannas harus senantiasa diorientasikan ke masa depan, dan dinamika diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik.

c.       Wibawa

Keberhasilan pembinaan Tannas secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan & kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat Tannas, makin tinggi pula nilai kewibawaan & tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa & negara Indonesia.

d.      Konsultasi & Kerjasama

konsepsi Tannas Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonistis (bermusuhan), tidak mengandalkan kekuasaan & kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerja sama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral & kepribadian bangsa.

16.  Aspek aspek kehidupan nasional dan kedudukan/fungsi tannas

Kedudukan : Konsepsi Tannas merupakan ajaran yang perlu didalami,dipahami,dan diamalkan dalam membina sistem kehidupan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual.

Aspek kehidupan nasional :

A.    Trigatra :

-          Geografi

-          Kekayaan alam

-          Kependudukan

B.     Pancagatra :

-          Ideologi

-          Politik

-          Ekonomi

-          Sosial & budaya

-          Hankam

Fungsi:

a.       Sebagai Doktrin dasar nasional (ajaran)

b.      Pola dasar pembangunan nasional,arah dan pedoman segenap bidang sektor pembangunan

c.       Metoda  pembinaan  Kehidupan nasional

17.  Strategi pembinaan tannas

 Untuk menjalankan strategi membangun ketahanan nasional kita harus mengupaya penguatan ketahanan Ideologi Pancasila penting dilakukan. Hal tersebut melalui penyempurnaan konsepsi yang menjangkau aspek implementasi konkret. Penguatan ketahanan ideologi Pancasila juga dapat ditempuh melalui penguatan metode penyampaian ideologi Pancasila yang bersifat indoktrinasi, tetapi dengan cara lebih luwes dengan relevansi kekinian. Disamping itu, juga diikuti dengan penguatan kelembagaan, sinergi cara pandang politik, serta dukungan politik dan anggaran untuk membangun ketahanan ideologi Pancasila.  

Berikutnya, strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang diderivasikan dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar cara berpikir dan bertindak bangsa yang bermartabat. Langkah itu penting dilakukan sebagai upaya dalam merespons penetrasi budaya, baik budaya Barat yang hedonis maupun budaya jihad mati yang melekat pada aliran fundamentalisme agama-agama.

 Strategi secara internal dengan melakukan institusionalisasi nilai-nilai kedalam kebijakan publik. Selanjutnya, melakukan internalisasi nilai-nilai menjadi perilaku kelompok dan individu. Sementara secara eksternal, penguatan ketahanan budaya bangsa dapat dilakukan melalui akulturasi budaya dengan fertilitasi budaya global. Dengan begitu akan tercipta nilai-nilai budaya Indonesia baru yang lebih bermutu dan bermartabat.