BENCANA ASAP NASIONAL- MAKALAH PKN

BENCANA ASAP NASIONAL

Alasan Terjadinya

Terbakarnya hutan dan lahan yang terus berulang tiap tahun pada dasarnya akibat dari kerakusan para kapitalis lokal, nasional bahkan global. Kerakusan itu berkolaborasi dengan nafsu jabatan dan kekuasaan.

Pengusaha lahan perkebunan, lebih memilih jalan membakar hutan daripada melakukan pembersihan dengan cara mekanis. Mengapa demikian? Pembersihan lahan secara mekanis membutuhkan dana yang jauh lebih besar daripada pembersihan lahan dengan cara dibakar. Bisa dibilang, pembakaran hutan merupakan cara yang paling murah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit sekaligus mendongkrak harga lahan.

Dampak

Lebih dari 25 juta jiwa terdampak asap, ratusan ribu jiwa menderita ISPA, sekolah libur, bandara lumpuh, kerugian ekonomi dan lainnya.  

Upaya Pemerintah

Pemerintah pusat, melalui BNPB dan Kementerian LHK sudah sejak awal memberikan pendampingan atau membantu Pemda. Hampir 95 persen pendanaan penanganan karhutla dari Pemerintah Pusat. BNPB mengerahkan 19 helikopter water bombing, 4 pesawat hujan buatan, memberikan peralatan pompa air, masker, bantuan dana operasional bagi personil di lapangan, mengerahkan 3.773 personil TNI dan 770 personil Polri dari pusat yang diperbantukan ke daerah.

Kendala

Minimnya APBD yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di daerah memang salah satu kendala. Sudah tahu tiap tahun terjadi karhutla, namun tidak mengalokasikan APBD yang memadai.

Hingga saat ini 3 provinsi sudah menyatakan status Tanggap Darurat yaitu Riau, Jambi dan Kalteng. Sedangkan Sumsel, Kalbar, dan Kalsel masih Siaga Darurat. Padahal sudah terjadi karhutla dan asap sehingga harusnya juga sudah menaikkan status Tanggap Darurat agar ada kemudahan akses. Gubernur menyatakan masih sanggup mengatasi karhutla di daerah masing-masing dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. BNPB mengalokasikan Rp 385 milyar untuk penanganan karhutla hingga September 2015. Diperkirakan BNPB akan menambah anggarannya karena karhutla masih berlangsung.

Saat ini ada kecenderungan setiap terjadi bencana diwacanakan menjadi bencana nasional. Ini tidak sesuai dengan visi Bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan bangsa yang tangguh menghadapi bencana. Jika ditetapkan bencana nasional, Pemda akan menyerahkan sepenuhnya kepada pusat. Padahal bencana bisa diatasi asal kita kompak, serius, total dan dengan hati. Karhutla itu harusnya bisa dicegah selama tidak ada pembiaran dan lemahnya penegakan hukum. Jadi sampai saat ini tingkatan bencana asap masih bencana daerah. Belum ada pernyataan Presiden mengenai status bencana nasional dengan mempertimbangkan banyak hal. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana karhutla tidak berulang setiap tahun. Ini adalah bencana akibat ulah manusia. 99 persen karhutla adalah disengaja. Kita dorong penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran untuk bencana dari APBD ditingkatkan, personil pemda yang ahli dan profesional ditempatkan di BPBD dan lainnya. Bupati, Walikota dan Gubernur juga harus bertanggung jawab menangani bencana di daerahnya. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Solusi Jangka Pendek

Solusi jangka pendek di antaranya adalah menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menjadi sumber kabut asap. Berbagai cara yang sejauh ini sudah dilakukan, harus tetap digalakkan, seperti water bombing, hujan buatan, pamadaman darat, pembuatan sekat kanal, pembuatan sumur, penyekatan area, dan lain sebagainya. Memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kepada korban kabut asap secara gratis dan besar-besaran juga sangat dibutuhkan dalam penanganan jangka pendek. Semua struktur dan sumberdaya harus ikut digerakkan.

Solusi Jangka Panjang

Lalu darimana dana untuk membiayai tindakan-tindakan tersebut (biaya yang dikeluarkan untuk solusi jangka pendek)? Dana dapat dikeluarkan dari APBN, ditagihkan kepada pelaku pembakaran dan penguasa lahan baik perorangan maupun perusahaan. Selanjutnya, penindakan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih. Bukan hanya yang kecil yang ditindak, tetapi juga yang besar. Untuk solusi jangka panjangnya harus diadakan infrastruktur untuk mencegah serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan.