MAKALAH KONSTITUSI

1.      PENGERTIAN KONSTITUSI

Konstitusi memiliki istilah lain “constitution”, “vervasung” atau “constitute”. Sementara undang-undang dasar (UUD) memiliki istilah lain Grondwet atauGungesets. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi terbiasa diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Padahal menurut pendapat sarjana /ahli pengertian konstitusi lebih luas dari pada pengertian UUD. Pengertian konstitusi mencakup keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur dan mengikat Cara-cara suatu pemerintah Negara diselenggarakan. Adapun UUD adalah naskah tertulis yang merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara. Isi UUD merupakan peraturan yang bersifat fundamental, yaitu bersifat pokok, dasar dan asas-asas. Penjabaran dan pelaksanaan dari aturan-aturan pokok (isi UUD) diserahkan (diatur) kepada peraturan yang lebih rendah dari pada  UUD.

Istilah konstitusi mempunyai tiga pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas, arti tengah, dan konstitusi dalam arti sempit. Berikut dijelaskan satu per satu mengenai pengertian konstitusi tersebut.

a.   Pengertian konstitusi dalam arti luas

Istilah constitutional law dalam bahasa inggris berarti hukum tata negara.Konstitusi yang berarti hokum tata Negara adalah  keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu Negara.

b.      Pengertian konstitusi dalam arti tengah

Konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan suatu Negara. Dalam bahasa Belanda, constitutie berarti hukum dasar yang terdiri atasgrondwet (grond= dasar,  wet= undang-undang) atau UUD dan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.

c.   Pengertian konstitusi dalam arti sempit

Konstitusi yang berarti undang-undang dasar adalah satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu bangsa atau Negara. Konstitusi berarti undang-undang dasar contohnya adalah The Constitution of The United States of America, berarti undang-undang dasar Amerika.

v  Pengertian konstitusi menurut para ahli

1.      K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

2.      Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3.      Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.

4.      L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

5.      Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

6.      Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

v  Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu :

1.      Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.

2.      Konstitusi sebagai bentuk negara.

3.      Konstitusi sebagai faktor integrasi.

4.      Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara .

v  konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.

v  konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

v  Menurut pendapat Prof. Mriam Budiardjo, Penyusun UUD 1945 (BPUPKI) menganut pikiran membedakan antara konstitusi dan undang-undang dasar, sebab dalam penjelasan UUD1945 dikatakan, “Undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasarnya Negara itu. Undang-undang dasar ialah hokum dasar yang tertulis, sedang disamping undang-undang dasar iti berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negar, meskipun tidak tertulis”.

Jadi, Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak .

2.      TUJUAN KONSTITUSI

Tujuan konstitusi yaitu:

1.        Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang.

2.        Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

3.        Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

A.                     Macam – Macam Konstitusi

v Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari:

a.  Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution / writen constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

b. Konstitusi tidak tertulis / konvensi (nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat – syarat konvensi adalah:

1.    Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.

2.    Tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3.    Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

v Secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi:

·         Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.

·         Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

B.                      Sifat  Konstitusi

1.         Fleksibel / luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.

2.         Rigid / kaku apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah.

C.                      Unsur /Substansi Sebuah Konstitusi

Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu

·  Jaminan terhadap Ham dan warga negara.

·  Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

·  Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang

·  Organisasi negara.

·  HAM.

·  Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.

·  Cara perubahan konstitusi.

Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang

·  Pernyataan ideologis.

·  Pembagian kekuasaan negara.

·  Jaminan HAM (Hak Asasi Manusia).

·  Perubahan konstitusi.

·  Larangan perubahan konstitusi.

Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi :  

1.                   Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.

2.                   Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

3.                   Peradilan yang bebas dan mandiri.

4.                  Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama dari suatu pemerintah yang konstitusional. Namun demikian, indikator suatu negara atau pemerintah disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya. Sekalipun konstitusinya telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip diatas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.

D.                     Kedudukan  Konstitusi/UUD

1.        Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan / ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.

2.        Sebagai hukum dasar.

3.        Sebagai hukum yang tertinggi.

·  Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu:

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita – cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara.

·  Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak ter tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itui makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.

3.     Konstitusi Demokratis

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga Negara. Dengan kata lain, Negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara:

1.   Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama kedaulatan.

2.   Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.

3.   Pembatasan pemerintahan.

4.   Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara yang meliputi.

a.     Pemisahan wewenang kekuasaan.

b.    Kontrol dan keseimbangan lembaga – lembaga pemerintahan.

c.      Proses hokum.

d.    Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan   kekuasaaan.